Rumah Bersubsidi

Rumah Bersubsidi adalah rumah yang kredit kepemilikannya mendapat bantuan dan/atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah. Bantuan kemudahan dapat berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana KPR.

Harga Rumah Subsidi

No  Type  Harga (Rp)
1   Ivory 22/60   140.000.000
2   Lotus 22/60   140.000.000
3   Lotus 27/60   150.500.000
4   Lotus 27/60 G   150.500.000

Sebagian besar unit rumah yang tersedia di Permata Mutiara Maja merupakan rumah bersubsidi. Hal itu memang sesuai dengan komitmen developer PT. Bukit Nusa Indah Perkasa sejak mengembangkan perumahan ini dari awal. Dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah, maka masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengajukan KPR dengan bunga yang flat sehingga harganya lebih terjangkau.

rumah bersubsidi dekat stasiun

Ukuran Rumah Subsidi

Seperti rumah bersubsidi di kawasan Jabodetabek pada umumnya, luas bangunan rumah bersubsidi di Permata Mutiara Maja terdiri dari ukuran 22 meter dan 27 meter. Sedangkan luas tanahnya sama, yaitu 60 meter.

Type Rumah Subsidi

unit rumah type lotus 27/60

Di Permata Mutiara Maja terdapat dua type rumah bersubsidi, yaitu Type Lotus 22/60 dan Lotus 27/60 yang berada dalam Cluster Orion dan Type Ivory 22/60 yang berada di Cluster Topaz.

Bantuan Pembiayaan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).

BP2BT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi program kerja sama antara Bank BTN dengan Kementerian PUPR yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.

Syarat dan Ketentuan KPR

  • WNI berusia 21 tahun atau telah menikah
  • Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon s.d. 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo
  • Pemohon maupun pasangan (suami/isteri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas
  • Gaji/penghasilan pokok tidak melebihi:
    • Rp4juta untuk Rumah Sejahtera Tapak
    • Rp7juta untuk Rumah Sejahtera Susun
  • Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil
  • Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
  • Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR
  • Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah

Hak Debitur

  • Menerima kemudahan perolehan rumah melalui fasilitas KPR BTN Subsidi apabila memenuhi kriteria kelompok sasaran KPR BTN Subsidi
  • Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku
  • Rumah sejahtera yang dibiayai oleh KPR BTN Subsidi dalam kondisi siap huni sesuai dengan ketentuan KPR BTN Subsidi yang berlaku

Kewajiban Debitur

  • Membayar angsuran KPR BTN Subsidi secara tertib dan tepat waktu hingga jangka waktu kredit selesai/lunas
  • Menggunakan sendiri dan menghuni rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun sebagai tempat tinggal
  • Memelihara rumah sejahtera dengan baik

Larangan

  • Menunggak angsuran
  • Memberikan keterangan/pernyataan/dokumen yang tidak benar atau palsu dalam pengajuan KPR BTN Subsidi
  • Menelantarkan rumah atau tidak menghuni rumah
  • Menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah dikecualikan:
    1. Debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan)
    2. Penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak
    3. Penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun
    4. Pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sangsi

Sanksi diberikan jika pemohon:

  1. Memberikan data/dokumen tidak benar pada saat mengajukan permohonan KPR BTN Subsidi
  2. Tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun
  3. Berpenghasilan melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran
  4. Rumah yang dibeli melebihi batasan harga jual yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
  5. Pemohon menyewakan atau mengalihkan kepemilikan rumah
  6. Pemohon pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan rumah dari Pemerintah, dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas

Sanksi berupa:

  • PENGHENTIAN bantuan/kemudahan KPR BTN Subsidi
  • PENGEMBALIAN bantuan/kemudahan KPR BTN Subsidi yang telah diterima
  • WAJIB MEMBAYAR PPN terutang sesuai peraturan perundang-undangan
Fotokopi e-KTP/Kartu Identitas
Fotocopy Kartu Keluarga
FC Surat Nikah/Cerai
Dokumen penghasilan untuk pegawai:

  • Slip gaji terakhir/Surat Keterangan Penghasilan
  • Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai Tetap/Surat Keterangan Kerja (apabila pemohon bekerja di instansi)

Dokumen penghasilan untuk wiraswasta:

  • SIUP, TDP
  • Laporan/Catatan Keuangan 3 bulan terakhir

Dokumen penghasilan untuk pekerja mandiri:

  • Fotocopy Izin praktek
Rek. Koran 3 bln terakhir
FC NPWP/SPT PPh 21
Surat keterangan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas meterai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap
S. pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui instansi tempat bekerja/lurah tempat KTP diterbitkan
Surat Ket. Domisili dari Kelurahan setempat apabila tidak bertempat tinggal sesuai KTP
Srt keterangan Pindah Tugas untuk TNI/Polri/PNS yang mengajukan KPR BTN Subsidi ke dua